Sistem Ekonomi di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia - Politik demokrasi Indonesia

Sistem Politik di Indonesia dan Peran Lembaga Negara dalam Politik

Banyak orang yang menganggap bahwa sistem politik di Indonesia sangat rumit dan misterius. Namun kita tidak akan menganggap demikian jika kita memahami lebih dalam. Sistem demokrasi di Indonesia memang berjalan dengan baik dimana rakyat memiliki kedaulatan dalam pemerintahan. Sistem politik Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan umum. Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia dari rakyat dan untuk rakyat pun dapat terwujud. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang, karena bagaimanapun juga rakyat memiliki aspirasi yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia

Seperti yang disebutkan di atas bahwa sistem politik di Indonesia ini mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi berbagai kegiatan politik ini pun harus menentukan tujuan, mengambil keputusan, mewujudkan tujuan, dan menyusun skala prioritas demi terwujudnya kemakmuran masyarakat di tanah air tercinta kita. Oleh karena itu sistem politik demokrasi Indonesia meliputi peran pemerintah dan juga rakyat.

Ada beberapa lembaga yang termasuk suprastruktur sistem politik di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Semua lembaga negara ini dilibatakan dalam lembaga konstistusi. Jadi dalam menentukan suatu kebijakan pemerintah memerlukan kerjasama yang baik dari lembaga-lembaga tersebut. Adapun landasan yang mengatur pembentukan serta fungsi lembaga di atas. Landasan tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden, wakil presiden dan kabinet sebagai badan eksekutif. Sedangkan badan legislatif meliputi MPR, DPR dan DPD. Badan yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Insfektif dalam menjalankan tugas kehakimannya agar keadilan di negara kita dapat terwujud.

Di samping suprastruktur yang berperan dalam politik di Indonesia terdapat pula infrastruktur politik Indonesia. Berbagai lembaga yang termasuk infrastruktur sistem politik di Indonesia adalah partai politik, media massa, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik, media komunikasi politik dan sebagainya. dalam hal ini masyarakat memiliki aspirasi dan kehendak yang dapat disalurkan dengan baik dalam membuat suatu keputusan. Rakyat diperbolehkan berpartisipasi dalam mengambil keputusan pemerintah. Sehingga, keputusan pemerintah pun dapat tercapai sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Peran Lembaga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Kita telah mengetahui beberapa lembaga negara sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dari itu, masing-masing lembaga negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Insfektif memiliki tugas yang berbeda. Sebagai badan eksekutif, Presiden dibantu Wapres dan menteri memiliki kekuasaan pemeritahan, membuat peraturan dan sebagainya. Badan legislatif juga memiliki tugas yang berbeda. MPR bertugas menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan lainnya. DPR pun bertugas membahas RAPBN, membuat UU dan lain-lain. Sedangkan badan Yudikatif bertugas dalam bidang kehakiman. Semua tugas lembaga-lembaga negara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan sistem politik di Indonesia.